Flash Telkomsel Mokad

telkomflash matot

warning for telkomflash

Selama 4 hari berturut turut (tgl 27 agustus-31 agustus 2011), saat hari Besar Idul Fitri sedang berlangsung, Telkomsel Flash Timika mati total, alias tidak bisa melakukan browsing internet. Wah… kesal juga, satu-satunya layanan internet mobile kota timika yang di harapkan eh.. malah putus pada saat yang sangat bersejarah/urgent di gunakan. Sampai seorang teman datang ke rumah sambil membawa netbook barunya yang katanya kena virus! katanya : “Kenapa modem saya konek tapi tidak bisa browsing ya???”

Kata saya.. “Itu mah bukan masalah di ale pu netbook tapi di telkomsel flash nya” Data nya tidak lewat brur,, dial aja bisa wkwkwkw ” Oh gitu.. to katanya

Ya.. mau tidak mau harus ke warnet dengan biaya 10ribu/jam ck ck ck ck ck… mana upload file 3Mega saja tidak sukses… payah neh udah bayar nya 10ribuan, koneksi speedy di share pulak ke warnet cabang. Sueper Luambat deehhh..

Telpon ke Call Center 116 eh.. malah di putus, berulang-ulang di telpon selalu gagal/blank voice dari customer service 116 nya. wah apa maksudnya ya???, nanya ke teman di daerah lain oke-oke saja tuh telkomsel flash nya.

Ya.. hanya bisa berharap si provider mengaktifkan jaringan nya lagi setelah office hour.. dan ternyata hari ini pun tgl 1 september jam 12 an koneksi internet pun mulai normal kembali… legaaa rasanya…

Selama beberapa hari itu, telpon pun kadang susah sekali masuknya (Reject call, end call, no voice call/nada sambung) wah.. gawat banget, benar2 di mampatkan di jalur komunikasi telkomsel ini, apa mungkin ya Jalur Data di alihkan ke Voice, mumpung dapat pengguna Voice yang notabene pemakaian pulsa nya banyak … hehehehe.. tanyakan sendiri sama bos nya :(

Tapi inilah, salah satu penguasa provider telkomsel di kota Timika ini. kali aja ada Investor provider lain yang mau memberikan layanan yang serupa di kota ini, dengan keunggulan atau promosi yang lebih yahudd sehingga ada alternativ pilihan koneksi lain di kota ini.

Semoga kejadian ini tidak terulang lagi pada hari raya besar lain lagi nanti..

Lanjutkan …

Limbah Freeport Diduga Cemari Lingkungan

blog

Anggota Komisi IV DPR Markus Nari saat mengambil sampel air di Muara Sungai Ajkwa, sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah PT Freeport Indonesia. Foto: Spedy Paereng

Timika, Papua 15/7 – Limbah atau Tailing PT Freeport Indonesia diduga telah mencemarkan lingkungan di sekitar muara sungai Ajkwa, Timika, Papua. Selain itu, limbah ini juga mengakibatkan pendangkalan di sungai-sungai sekitarnya.

Anggota Komisi IV DPR Markus Nari di Timika mengatakan, dari hasil pantauan di lapangan, hutan mangrove dan pohon sagu milik warga setempat mengering di sekitar daerah pembuangan limbah.

Kata dia, Hal ini juga menjadi ancaman bagi biota laut disekitar lepas pantai Mimika.

“batas untuk tailing itu sendiri sudah merambat kemana-mana, artinya pencemaran laut kita sudah terlalu besar, tadi kita sudah tinjau hutan-hutan bakao yang ada itu jadi kering disebabkan karena pengaruh dari pada tailling itu sendiri” Ujarnya.

Ditambahkan Nari, apabila hal ini benar adanya, makan PT Freeport Indonesia haru bertanggungjawab, karena merusak hutan dan laut serta biota yang ada di dalamnnya.

Dampak lain yang ditimbulkan, lanjut Nari kepentingan masyarakat di sekitar akan menjadi terganggu.

“menurut masyarakat sekitar, hutan, sungai dan sagu menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutahan hidup sehari-hari, apabila ini sudah rusak lantas mereka mau makan apa kalo semuanya sudah rusak” ungkapnya.

Markus Nari menuturkan, komisi I V telah mengambil  sampel air limbah untuk diteliti di laboratorium.

Sesuai ijin yang diberikan Pemerintah, PT Freeport Indonesia dapat melakukan produksi sekitar 300 ribu ton setiap hari.

Setelah dilakukan pemisahan bijih emas, perak dan tembaga, Freeport membuang limbahnya melalui kali hingga menuju muara sungai Ijkwa dalam bentuk pasir halus bercampur air.

Ratusan Karyawan Freeport Sakit Akibat Jalan Kaki

Salah seorang karyawan terpaksa harus dirawat rekan mereka karena keletihan setelah berjalan kaki dari Tembagapura menuju Timika, sebagian dari mereka bahkan pingsan. Foto: Spedy Paereng

Timika, Papua 4/7 – Ratusan dari ribuan karyawan Freeport yang berjalan kaki dari Tembagapura menuju Timika mengalami kesakitan karena tidak sanggup lagi berjalan. Sebagian dari mereka bahkan pingsan dan harus digotong akibat keletihan.

Ribuan karyawan Freeport yang nekat berjalan kaki ini merupakan dampak dari aksi mogok kerja karena tidak adanya titik temu antara Serikat Pekerja dan Manajemen Freeport untuk melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB.

Sebelumnya, mereka telah meminta bus untuk membawa mereka ke Timika, namun ditolak olah manajemen Freeport.

Mereka terpaksa berjalan kaki dari Tembagapura Mile 68 sekitar Pukul 08.00 WIT, namun setelah melihat ratusan karyawan mengalami kesakitan satuan pengamanan Freeport langsung menjemput di Mile 50.

Salah satu karyawan Novi Hehanusa menuturkan, selama dalam perjalanan pihak manajemen tidak memberikan air minum ataupun makanan. “selama dalam perjalanan tidak ada makan maupun minum, itu yang menyebabkan banyak karyawan kesakitan” ujarnya.

Ia menuturkan, karyawan selama berjalan kaki untungnya dibantu oleh satuan pengamanan perusahaan dan Satgas Amole (aparat bersenjata yang menjaga kawasan PTFI).

“kami diberi air dan roti serta buah-buahan sama aparat, manajemen sama sekali tidak memperhatikan kami” ungkap Novi.

Aksi jalan kaki ribuan karayawan Freeport merupakan rangkaian dari aksi mogok kerja akibat tidak adanya titik temu antara serikat pekerja dan manajemen Freeport untuk melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB.

Mereka hendak bergabung dengan ribuan karyawan lainnya yang berada di pintu masuk Kuala Kencana. sementara jarak antara Timika – Tembagapura sekitar 60 Kilo Meter. (Spe)

Ribuan Karyawan Freeport Mogok Kerja

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia melakukan akisi mogok kerja, mereka berkumpul di pintu masuk Kuala Kencana, Timika, Papua. Foto: Spedy Paereng

Timika, Papua 4/7 – Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua hari ini melakukan aksi mogok kerja. Mereka berumpul di Cek Point 28, jalan masuk menuju Kuala Kencana (kawasan perumahan karyawan Freeport).

Mereka hendak melakukan aksi mogok kerja di Pusat Perkantoran Freeport, di Kuala Kencana, namun dilarang oleh aparat Kepolisian. Alasannya Kuala Kencana merupakan salah satu kawasan Obyek Vital Nasional, Obvitnas, yang dilindungi oleh Undang-undang.

Ketua Serikat Pekerja Freeport Sudiro mengatakan, aksi mogok kerja ini dilakukan karena pihak manajemen tidak menjawab surat yang dilayangkan serikat pekerja kepada manajemen untuk segera melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB.

“kami pengurus serikat pekerja telah mengirimkan surat sebanyak lima kali sejak bulan april untuk melakukan perundingan PKB, namun hingga kini manajemen tidak menjawab” ujarnya.

Ia menegaskan, aksi mogok kerja ini bukan kehendak dari pengurus serikat pekerja, tetapi manajemen, karena terkesan sengaja mengulur-ulur waktu untuk melakukan perundingan.

Sudiro menuturkan, aksi ini dipicu dipecatnya enam pengurus serikat pekerja karena tidak pernah masuk kerja lebih dari lima hari.

“kami selama ini tidak masuk kerja karena mengurus masalah organisasi (serikat pekerja), dan itu dibenarkan oleh Undang-undang, jadi alasan manajemen untuk memecat kami sama sekali tidak mendasar” tungkasnya. (Spe)

 

Dua Kelompok Warga di Timika Bentrok

Salah satu kelompok yang bertikai di Timika, Papua. Foto: Spedy Paereng

Timika, Papua 1/7 – Dua kelompok warga di Jalan Trikora Timika, Papua siang tadi terlibat bentrok dengan menggunakan batu, panah, dan senjata tajam. Akibatnya 3 orang terluka.

Peristiwa ini dipicu kasus asusila (pemerkosaan) yang berujung pada pembayaran denda adat, namun belum terselesaikan secara tuntas.

Pihak yang menjadi korban asusila meminta pembayaran denda adat sebesar 50 juta rupiah, namun pihak yang lainnya hanya sanggup membayar sebesar 25 juta rupiah. Karena tidak puas dengan pembayaran denda tersebut, pihak yang menjadi korban langung malakukan penyerangan.

Aparat kepolisian yang tiba di  lokasi kejadian terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai pertikaian. Pertikaian langsung meredah namun kedua belah pihak masih saling jaga.

Kepala Bagian Operasi Polres Mimika, Papua, Kompol. Syamsu Ridwan mengatakan, kelompok yang melakukan perbuatan asusila sebenarnya telah berniat untuk membayar denda, namun kelompok yang menjadi korban tidak menerima karena tidak sesuai dengan permintaan.

“satu kelompok sudah mau membayar, tapi ditolak karena jumlah pembayaran denda tidak sesuai sehingga mereka mengangkat batu, panah dan parang untuk menyerang” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah dilakukan negosiasi, kelompok yang menjadi korban mau  menerima pembayaran denda “saat itu juga langsung dibayar uang senilai Rp.15.600.000 dan 3 ekor babi” tungkas Ridwan.

saat ini, korban luka dari peristiwa itu tengah mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika. Kejadian ini sempat membuat warga sekitar panik serta menghentikan arus kendaraan. (Spe)

 

Polisi Tingkatkan Keamanan Aset Asing di Indonesia

Boy Rafli 1

Kombes Pol. Boy Rafli Amar saat memberikan keterangan Pers di Hotel Rimba Papua, Timika Papua. Foto: Spedy Paereng

Timika – Keamanan Aset Asing yang berada di Indonesia saat ini menjadi perhatian serius Polisi pasca tewasnya pimpinan Al Qaeda, Osama Bin Laden.
Keamanan ini juga berlaku untuk Warga Negara Asing yang sedang bekerja maupun berwisata di Indonesia.
Kabid Penerangan Umum Mabes Polri Kombes. Boy Rafli Amar dalam kunjungannya beberapa waktu lalu di Timika mengatakan, polisi saat ini mengatisipasi adanya upaya perlawanan atau balas dendam dari kelompok Al Qaeda di Indonesia.
Kata Boy, deteksi dini dengan mengedepankan kerja intelejen di lapangan menjadi salah satu upaya pencegahan.
Upaya ini diharapkan membuat masyarakat tidak ketakutan, namun merasa nyaman dan tetap waspada.
“intinya kan kewaspadaan jangan sampai nanti ada orang luar yang masuk ke wilayah masyarakat tanpa pengetahuan warga, karena teroris ini kan trans nasional craim jadi, apa yang terjadi diluar itu bisa berpengaruh besar di indonesia” ujarnya.
Lanjut Boy, saat ini ada lima kantor perwakilan Densus 88 yang tersebar di Indonesia yang siap melakukan penegakan hukum terhadap jaringan ini.
Namun dia berharap, polda dan jajaran paling bawah juga berperan aktif dalam melakukan tindakan Preemtif dan Preventif di tengah-tengah masyarakat.
“polisi tidak bisa kerja sendiri, harus ada peran dari masyarakat untuk ikut membantu memberikan informasi terkait dengan kasus-kasus kriminal yang akan mengkibatkan jatuhnya korban” ungkapnya. (Spe)

Standarisasi Pendidikan di Kabupaten Asmat

sekolah di asmat

Standarisasi Pendidikan di Asmat

Pengambilan kebijakan yang timpang terasa di bidang pendidikan. Buktinya, sarana dan prasarana pendidikan belum merata di semua daerah. Di Asmat, fasilitas pendidikan belum secanggih di Jawa. Sarana dan prasarana hampir di semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Asmat jauh dari memadai.
“Pemerintah daerah di Selatan Papua seharusnya membuat standarisasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara merata,” kata Kepala SMA Negeri 1 Agats, Leonardus Serewi dalam perbincangan dengan JUBI baru-baru ini.
Perhatian pendidikan di 7 distrik dan 139 kampung yang ada di Kabupaten Asmat harus lebih diprioritaskan. Caranya, alokasi anggaran tiap tahun harus ditambah porsinya. Sebab selayaknya sarana pendidikan harus sesuai penyebaran jumlah penduduk, usia murid sekolah serta faktor ekonomi, faktor sosial-budaya dan geografis setempat. SMA Negeri 1 Agats yang terletak di ibukota kabupaten saja minim sarana dan prasarana pendidikan. “Di sekolah saya, tidak ada sarana seperti yang dimaksud dalam aturan standarisasi pendidikan nasional,” kata Leo.
Bukan hanya perpustakaan dan laboratorium bahasa atau IPA. Fasilitas pendukung rekreasi, olahraga dan perumahan guru juga terbatas, bahkan tak ada. Di Distrik Sawaerma, sebaran bangunan sekolah (SD) tidak sesuai jumlah penduduk. “Ada bangunan sekolah (baru) dengan kepadatan penduduk tidak mencapai 100 KK (kepala keluarga),” ujar P. Rahawarin.
Sebaliknya, distrik atau wilayah penduduk padat jarang mendapat program pembangunan gedung sekolah. Rata-rata tiap SD tak memiliki sarana belajar seperti buku-buku pelajaran, perpustakaan, alat peraga dan pendukung simulasi pembelajaran siswa.
Standarisasi pendidikan seharusnya dilakukan sesuai rasio pembanding. Seperti rasio bangunan gedung SD terhadap jumlah anak usia sekolah (anak usia 7-13 tahun), SMP (13-15 tahun) dan siswa tingkat SMA (15-18 tahun). “Tapi realisasi pembangunan gedung sekolah selama ini tidak memperhitungkan jumlah anak usia sekolah,” kata Rahawarin. Tak hanya standarisasi gedung sekolah. Standarisasi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, pemantauan dan pelaporan pencapaian serta pengendalian mutu pendidikan secara berencana, berkala dan kontinyu, menurut dia, harus dilakukan.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 42 hingga Pasal 48. Bahwa sarana dan prasaran harus diselenggarakan di tiap satuan pendidikan. Tanpa diskriminasi demi pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.
Untuk membangun pendidikan di Asmat agaknya cocok dengan sekolah berpola asrama. Paling tidak, setiap distrik harus ada sekolah berpola asrama yang dilengkapi fasilitasnya. “Selama ini banyak anak malas ke sekolah, karena salah satu alasannya, di kampung tidak ada gedung sekolah,” tutur Thomas Pattuci, guru SD Sawaerma.
“Anak-anak biasanya takut pergi sekolah di kampung atau distrik lain, karena orang tua sering menceritakan peristiwa perang antar marga dan rumpun di masa silam,” katanya. Namun menurut Thomas, karena sarana dan prasaran di tiap sekolah penting, diharapkan tanpa diskriminasi. Baik dalam kegiatan belajar mengajar, penyebaran tenaga guru maupun pemerataan sarana prasarana di setiap satuan pendidikan. “Agar tujuan pendidikan nasional dapat terealisasi dan dirasakan secara adil oleh masyarakat Asmat.” Fakta selama ini, pembangunan sebuah gedung sekolah tak disertai perpustakaan, tempat berolahraga, tempat beribadah, laboratorium, bengkel kerja, dan tempat rekreasi.
“Hampir tiap SD minim fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti listrik, komputer atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,” tutur Yohanes Kwaito, guru di Pantai Kasuari. Jangankan tingkat distrik, sekolah-sekolah di ibukota Kabupaten Asmat saja mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
Leonardus Serewi berharap, setiap sekolah menengah mesti ada standar keragaman peralatan laboratorium IPA. Begitupun laboratorium bahasa dan komputer serta peralatan pembelajaran lain. “Kebutuhan sarana pendidikan harus diuraikan dalam daftar jenis agar nanti disediakan,” katanya. Sesuai aturan standarisasi, jumlah peralatan laboratorium dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan atau perlengkapan peserta didik. Begitupun perpustakaan, standar buku perpustakaan harus dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku. Jumlah buku teks pelajaran dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran masing-masing mata pelajaran terhadap jumlah peserta didik bersangkutan.
“Buku-buku di perpustakaan memuat standarisasi uji kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikan buku teks yang dilakukan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Tapi selama ini tidak ada pengadaan buku pelajaran sesuai kebutuhan siswa,” papar Leo.
Menteri Pendidikan Nasional menetapkan keputusan Nomor 053/U/2001 yang menjadi petunjuk bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahaan bidang pendidikan dasar dan menengah. Ini menjadi acuan bagi Provinsi berkenaan dengan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh kabupaten/kota.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat menunjang proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisisipasi aktif. Juga akan memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat, Amatus Ndatipits mengatakan, demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, pihaknya terus berupaya mengatasi minimnya saran dan prasarana pendidikan di Asmat.
“Untuk sementara kita fokuskan ke beberapa sekolah. Kita benahi dari tahun ke tahuan. Mudah-mudahan 5 sampai 10 tahun mendatang kualitas pendidikan kita setara dengan lulusan dari daerah lain,” tandasnya.
Dari data yang ada, Tahun Ajaran 2006/2007, di Kabupaten Asmat terdapat 6 sekolah Taman Kanak-kanak (TK), 2 diantaranya berstatus sekolah negeri. Rasio murid TK terhadap ruang belajar mencapai 25 orang per ruang belajar. Sedangkan rasio murid terhadap guru mencapai 14 orang untuk 1 orang guru TK. Tingkat SD, ada 104 sekolah, 80 sekolah berstatus negeri dan 24 lainnya sekolah swasta. Rasio murid SD terhadap guru mencapai 33 orang. Rasio murid terhadap ruang belajar tercatat 18 orang siswa per kelas.
Tingkat SMP sebanyak 8 sekolah, 7 SMP negeri dan 1 SMP swasta. Rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 30 siswa. Rasio murid terhadap guru tingkat SMP mencapai 15 siswa. Sedangkan SMA hanya 1 sekolah, jumlah siswa mencapai 465 orang siswa. Rasio siswa terhadap ruang belajar sebesar 52 siswa, artinya satu kelas terdapat 52 siswa.
Wajah pendidikan Tahun 2007 tentu berbeda dengan saat ini. Tapi masih banyak anak belum bersekolah. Sementara jumlah sekolah sudah bertambah. Saat ini ada 130 SD, 18 SMP, 3 SMA dan 1 SMK. Jumlah tenaga guru secara keseluruhan sebanyak 708 guru.
Lantaran minimnya anggaran daerah (APBD Asmat Rp 700 Miliar), kata Amatus, semua sarana dan prasarana di tiap satuan pendidikan tak mungkin direalisasikan sekaligus. “Dalam satu tahun saja tidak bisa kita jawab semuanya. Saat ini kita fokuskan beberapa sekolah dan yang lain nanti tahun berikut,” tutur Ndatipits.
Pengadaan sarana dan prasarana baru dilakukan di Sekolah Satu Atap Sawaerma dan beberapa sekolah di Agats, ibukota Kabupaten Asmat. Ke depan, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan siswa dan sekolah. Agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, termasuk bimbingan dan konseling demi meningkatkan kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan generasi muda Asmat (Jubi)